Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah sistem penyediaan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengusulkan penggunaan dapur MBG berbasis sekolah.

Menurut Charles, sistem tersebut dapat menjadi alternatif dari dapur tersentralisasi. Selain itu, perubahan dinilai penting untuk meningkatkan keamanan makanan yang diterima siswa.

Charles menyampaikan usulan itu dalam rapat bersama Kepala BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 September 2026.

Dapur MBG Berbasis Sekolah Dinilai Lebih Aman

Charles menyoroti kasus keracunan yang terjadi selama pelaksanaan MBG. Berdasarkan data per 2 September 2026 yang ia sampaikan, tercatat 50.059 korban dari 460 kejadian keracunan. Kasus tersebut tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.

Oleh karena itu, Charles menilai evaluasi sistem perlu dilakukan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak lagi dapat dianggap sebagai kejadian terisolasi.

Selanjutnya, dapur berbasis sekolah dinilai dapat memperpendek waktu distribusi. Makanan bisa dimasak lebih dekat dengan siswa dan segera dikonsumsi.

Hal tersebut penting untuk menjaga keamanan pangan. Sebab, makanan yang terlalu lama berada pada suhu ruang dapat menghadapi peningkatan risiko pertumbuhan bakteri.

Waktu Penyajian Makanan Jadi Sorotan

Charles juga menyoroti batas waktu antara proses memasak dan konsumsi. Menurutnya, BGN telah menetapkan makanan harus dikonsumsi maksimal empat jam setelah dimasak.

Karena itu, pengendalian suhu makanan menjadi hal penting. Sistem dapur sekolah dinilai dapat membantu memperpendek proses distribusi.

Selain itu, sekolah dapat mengawasi makanan dengan lebih dekat. Dengan demikian, kualitas makanan yang diberikan kepada siswa diharapkan lebih mudah dikontrol.

Berpotensi Menggerakkan Ekonomi Lokal

Tidak hanya soal keamanan pangan, Charles menilai sistem ini juga berpotensi membantu ekonomi lokal. Sekolah dapat memperoleh bahan pangan dari pemasok di wilayah sekitar.

Misalnya, kebutuhan makanan bisa dipenuhi melalui pasar lokal, peternak, atau pemasok setempat. Dengan cara tersebut, perputaran ekonomi di sekitar sekolah berpotensi meningkat.

Sementara itu, Charles juga menyinggung nasib Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi. Jika sistem dialihkan, ia mengusulkan pemerintah memberikan kompensasi atas investasi dapur yang sudah berjalan.

Usulan dapur MBG berbasis sekolah ini bukan pertama kali disampaikan Charles. Pada Juni 2026, ia juga mendorong transformasi dari dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat mengurangi biaya distribusi sekaligus memperkuat pengawasan kualitas makanan.